VISI MISI

PROFIL POKJAWAS MADRASAH 

KEMENAG KABUPATEN KARAWANG

                                             

A.       VISI

"TERWUJUDNYA PENGAWASAN PENDIDIKAN DI MADRASAH 

YANG BERMUTU DAN BERMARTABAT"

B.       MISI

1. MENGOPTIMALKAN PENGAWAS MADRASAH SEBAGAI PEJABAT FUNGSIONAL YANG MEMILIKI FUNGSI STRATEGIS DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PENDIDIKAN DI MADRASAH.
2. MENINGKATKAN PROFESIONALISME PENGAWAS PENDIDIKAN MADRASAH
3. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN SUVERVISI DI MADRASAH
4. MEMBERDAYAKAN PENGAWAS MADRASAH SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA
5. MENSINERGIKAN KKM, IGRA, KKG DAN MGMP DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONLISME DI MADRASAH

C.       STRATEGI 

1. MENGIKUTI PELATIHAN KEPENGAWASAN
2. MENGIKUTI SEMINAR, LOKA KARYA, DAN KEGIATAN ILMIYAH LAINNYA YANG BERORIENTASI PADA UPAYA PENINGKATAN WAWASAN DAN FROFESIONALISME PENGAWAS MADRASAH.
3. MEMBANGUN KEMITRAAN DENGAN PEJABAT STRUKTURAL KEMENTERIAN AGAMA, PENGAWAS DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD, MAUPUN DENGAN DINAS INSTANSI TERKAIT
4. MENYELENGGARAKAN RAPAT DINAS TETAP (RADINTAP) SETIAP BULAN
5. MELAKSANAKAN PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI MADRASAH

KELOMPOK KERJA PENGAWAS

(POKJAWAS MADRASAH)

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN KARAWANG

Alamat : Jalan Husni Hamid No.1 Karawang

 

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELOMPOK KERJA PENGAWAS MADRASAH

KABUPATEN KARAWANG

I. ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Pengawas Madrasah sebagai Pejabat fungsional yang diberi tugas dan tanggungjawab secara penuh untuk melaksanakan supervisi dan pembinaan terhadap guru madrasah dan PENDIDIKAN DI MADRASAH ,  sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama  Nomor 381 Tahun 1999 dan PMA no 31 th 2013 perubahan atas PMA no 2 th 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI berkewajiban untuk membantu para guru agama dalam melaksanakan tugas profesinya

Ketentuan lain dalam Surat Keputusan Menteri Agama No 381 dan PMA tersebut adalah bahwa Pengawas Madrasah baik tingkat RA, Diniyah,/MI maupun tingkat MTs dan MA berkedudukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan atasannya adalah Kepala Kementerian Agama setempat. Dengan adanya ketentuan tersebut para Pengawas Madrasah menjadi kurang terkordinasikan dengan baik  sehingga peran dan fungsinya menjadi kurang optimal bahkan dirasakan kurang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan profesionalisme guru agama.

Solusi pemecahannya dalam rangka memudahkan kordinasi dan pelaksanaan tugas para Pengawas, maka dibuatlah Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai beriktut :

BAB I

NAMA,FUNGSI, SIFAT, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten KarawangSelanjutnya disebut POKJAWAS MADRASAH Kabupaten Karawang
                                                                            Pasal 2

POKJAWAS MADRASAH   adalah suatu wadah yang berfungsi menghimpun dan membina  hubungan kedinasan  dan kekeluargaan dikalangan para Pengawas Madrasah Kementerian Agama se Kabupaten Karawang

Pasal 3

POKJAWAS MADRASAH adalah organisasi profesi, bersifat mandiri

Pasal 4

POKJAWAS MADRASAH Kabupaten Ciamis berkedudukan di Kementerian Agama Kabupaten Karawang

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 5

POKJAWAS MADRASAH berazaskan kekeluargaan, ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan diantara sesama Pengawas Madrasah dalam rangka peran dan fungsinya

Pasal 6

POKJAWAS MADRASAH bertujuan meningkatkan profesionalisme Pengawas Madasah sehingga terwujud mutu pendidikan di Madrasah.

BAB III

JENIS KEGIATAN

Pasal 7

POKJAWAS MADRASAH mengkordinasikan tugas para Pengawas Madrasah se Kabupaten Ciamis agar lebih profesionaldalam menjalankan tugas kepengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 8

Melaksanakan kordinasi dan konsultasi  dengan para Pejabat  dan karyawan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis agar pendidikan di Madrasah bersinergi dalam menangani tugas pendidikan di Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis yang berhubungan dengan pembinaan managerial Kepala Madrasah dan pembinaan guru.

Pasal 9

Melaksanakan kordinasi, konsultasi, dengan Instansi kependidikan, agar diperoleh informasi secara timbal balik tentang perkembangan pendidikan umum dan pendidikan agama  meliputi tujuan, perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, tekhnis edukasi, metodologi, organisasi, dan pengawasan dalam lingkup regional dengan maksud memperoleh kesamaan persepsi visi dan misi

Pasal 10

Menjabarkan dan merumuskan tekhnik pengawasan dalam upaya membina pada Madrasah, terutama mengenai penerapan kurikulum untuk kelancaran proses belajar mengajar

Pasal 11

Menampung dan menginventarisir permasalahan Pendidikan di Madrasah dari hasil temuan para Pengawas untuk didiskusikan dan dikonsultasikan bersama sehingga diperoleh cara pemecahan masalah.

Pasal 12

 Membimbing ,membina, dan meningkatkan wawasan, kemampuan disiplin serta dedikasi para anggota  sebagai pegawai negeri sipil sekaligus sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara berdasrkan ketentuan yang berlaku

Pasal 13

Melaksanakan kunjungan silaturahmi kepada para anggota di Kabupaten Karawang untuk memantau aktifitas di wilayah binaannya  serta menyamakan persepsi Pendidikan di Madrasah berbagai informasi yang diperlukan

Pasal 14

Menyelenggarakan dan atau menghadiri  pertemuan, rapat kerja,  seminar, lokakarya, studi banding,  dan pertemuan lain,untuk meningkatkan wawasan kemampuan dan pengetahuan anggota

Pasal 15

Mengusahakan kesejahteraan para anggota serta usaha sosial lain  bila dimungkinkan

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 16

Setiap Pengawas Madrasah baik  RA,MI,MD,MTs dan MA, karena jabatannya secara otomatis menjadi anggota POKJAWAS MADRASAH Kabupaten Karawang  sampai akhir masa jabatannya

Pasal 17

Keanggotaan POKJAWAS MADRASAH berakhir karena

1. Perubahan status jabatan dari Pengawas Madrasah ke Jabatan lain
2. Meninggal dunia
3. Purna bakti
4. Berhenti dari jabatan Pengawas Madrasah karena  alasan lain

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 18

Setiap anggota POKJAWAS MADRASAH KabupatenKarawang berkewajiban

1. Mentaati anggaran dasar  dan anggaran rumah tangga serta peraturan lain yang ditentukan dilingkungan POKJAWAS MADRASAH
2. Berpartisipasi aktip menjaga eksistensi dan nama baik serta prestasi POKJAWAS MADRASAH
3. Menghadiri undangan rapat, pertemuan, musyawarah  yang diselenggaran oleh POKJAWAS MADRASAH
4. Membayar iuran anggota  sesuai ketentuan yang telah disepakati

Pasal 19

Setiap anggota POKJAWAS MADRASAH mempunyai hak sebagai berikut :

1. Berbicara dan mengeluarkan pendapat
2. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan
3. Memperoleh pembinaan, bimbingan dari pengurus
4. Mengetahui keuangan POKJAWAS MADRASAH
5. Bertanya dan meminta penjelasan

BAB VI

KEPENGURUSAN DAN KANTOR

Pasal 20

Pengurus POKJAWAS MADRASAH dipilih oleh anggota dengan tata cara yang ditentukan oleh musyawarah serta disetujui oleh Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Karawang

Pasal 21

Pengurus POKJAWAS MADRASAH dipilih untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat dipilih kembali pada kepengurusan berikutnya selama dua periode.

Pasal 22

Susunan pengurus POKJAWAS MADRASAH Kementerian Agama Kantor Kabupaten Ciamis terdiri dari

Penanggungjawab        : Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Karawang

Dewan Pembina          : 1. Kabag Tata Usaha  Kementerian Agama Kantor Kab.Karawang

                                      2. Kepala Kasi Pendidikan Madrasah

Ketua                          :  satu orang

Wakil Ketua                :  satu orang

Sekretaris                    :  satu orang

Wakil Sekretaris          :  satu orang

Bendahara                   :  satu orang

Wakil Bendaharea       :  satu orang

Kordinator                  : Setiap jenjang pendidikan

Seksi bidang                :

Kurikulum dan Pengajaran       : Sesuai dengan kebutuhan

Administrasi Supervisi              : sesuai dengan kebutuhan

Pengembangan SDM              : sesuai dengan kebuuhan

Humas                                    : Sesuai dengan kebutuhan

BAB VII

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 23

Pengurus POKJAWAS MADRASAH berkewajiban :

1. Bertanggungjawab untuk memajukan POKJAWAS MADRASAH  dan bertanggungjawab  terhadap organisasi POKJAWAS MADRASAH
2. Berupaya mencapai tujuan pendidikan madrasah sebagaimana tercantum dalam  BAB II  pasal 6
3. Menyelenggarakan rapat rutin musyawarah lengkap dan rapat terbatas
4. Menyampaikan laporan petanggungjawaban  pada masa akhir kepengurusan

BAB VIII

RAPAT DAN MUSYAWARAH POKJAWAS MADRASAH

Pasal 24

Rapat dinas yaitu Rapat antara pengurus POKJAWAS MADRASAH dengan para Pejabat Kementerian Agama Kantor Kabupaten Karawang  atau instansi lain

Pasal 25

 Rapat pleno yaitu rapat husus yang diikuti oleh pengurus  dan sekurang-kurangnya dilaksankan dua kali dalam setahun yaitu setiap menjelang ahir semester

Pasal 26

Rapat konsolidasi Pengurus  diselenggarakan minggu pertama setiap bulan

Pasal 27

Rapat kerja tahunan dilaksanakan satu tahun sekali dengan tujuan mengevalusi kegiatan tahun yang lalu dan menyusun program tahun yang akan datang

Pasal 28

Musyawarah kerja akhir Pengurus dilaksanakan tiga tahun sekali, dengan acara pokok membahas pertanggungjawaban Pengurus lama, membuat program kerja, dan memilih Pengurus baru

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 29

Sumber keuangan POKJAWAS MADRASAH Kabupaten Karawang diperoleh dari  :

1. Iuran anggota
2. Anggaran sumbangan secara dinas atau diperoleh dari instansi lembaga yang terkait
3. Usaha lain yang halal dan tidak mengikat

Pasal 30

Besarnya iuran anggota  dan penggunaannya ditentukan dalam anggaran rumah tangga

Pasal 31

Semua pemasukan keuangan dan pengeluarannya diadministrasikan oleh Pengurus POKJAWAS MADRASAH  supaya mudah mempertanggungjawabkannya

BAB X

Pasal 32

Hal-hal lain yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga

Ditetapkan di  : Karawang

Pada tanggal   : ………………………….

Kelompok Kerja Pengawas Madrasah

Kementerian Agama Kantor Kabupaten Karawang

                                                               Pimpinan Sidang

Ketua: H. RUSFIA ATAM S,S.Pd.I

Sekretaris :                          ENDANG SUDAYAT, S.PdI

Anggota:

SURIPTO,S.Pd.,M.P Mat

  

II.               ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

LANDASAN, LAMBANG, PANJI, STEMPEL DAN BENDERA

Pasal 1

Anggaran rumah tangga ini disusun berdasarkan anggaran dasar BAB X  pasal 32

Pasal 2

Lambang, panji, setempel dan atribut kelompok Kerja Pengawas Madrasah serta tata cara penggunaannya  ditentukan lebih lanjut oleh  pengurus POKJAWAS MADRASAH Kabupaten Karawang

BAB II

SYARAT SYARAT STATUS KEANGGOTAAN

Pasal 3

Status keanggotaan , anggota POKJAWAS MADRASAH  adalah  seluruh Pengawas Madrasah baik RA,MI maupun Pengawas MTs, MA

BAB III

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN PENGURUS POKJAWAS MADRASAH

Pasal 4

Pemberhentian Anggota

Keanggotaan POKJAWAS MADRASAH berahir karena :

1. Perubahan Status Jabatan dari Pengawas Madrasah ke Jabatan lain
2. Purna bakti
3. Meninggal dunia

Pasal 5

Pemberhentian Pengurus

Pengurus POKJAWAS MADRASAH dapat diberhentikan apabila :

1. Telah memenuhi ketentuan BAB III pasal 4
2. Tidak melaksanakan tugasnya untuk masa waktu enam bulan berturut-turut
3. Bertindak bertentangan dengan AD dan ART
4. Menyalahgunakan wewenang kedudukan dan kepercayaan yang diberikan POKJAWAS MADRASAH
5. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik POKJAWAS MADRASAH

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 6

Hak Anggota

Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut :

1. Hak berbicara dan bersuara
2. Hak memilih dan dipilih
3. Hak menggunakan usul dan saran baik secara lisan maupun tulisan
4. Hak mengikuti kegiatan  dan memperoleh pelayanan pasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 7

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota mempunyai kewajiban :

1. Mentaati Anggran Dasar dan peraturan-peraturan lainnya yang telah ditentukan dilingkungan POKJAWAS MADRASAH
2. Berpartisipasi aktif menjaga eksistensi  dan nama baik serta prestasi POKJAWAS MADRASAH
3. Membayar iuran anggota sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati

BAB V

SANGSI ANGGOTA

Pasal 8

1. Setiap anggota POKJAWAS MADRASAH yang melakukan tindakan yang dapat merugikan dan mencemarkan nama baik POKJAWAS MADRASAH serta melanggar AD/ART dikenakan sangsi sebagai berikut :
1. Teguran atau peringatan tertulis
2. Pemberhentian sebagai anggota
3. Pemberhentian dari kepengurusan/anggota
2. Keputusan  untuk menentukan sangsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas berdasarkan atas keputusan rapat pleno

Pasal 9

Tata cara penggunaan hak membela diri diatur lebih lanjut dalam keputusan POKJAWAS MADRASAH

Pasal 10

1. Susunan Pengurus POKJAWAS MADRASAH Kementerian Agama Kantor Kabupaten Karawang terdiri dari :
1. seorang ketua
2. satu orang wakil ketua
3. seorang sekretaris
4. seorang wakil sekretaris
5. seorang bendahara
6. seorang wakil bendahara
7. bidang bidang

                        empat orang Bidang Kurikulum dan Pengajaran

empat orang Bidang Adm. Supervisi

                        empat orang Bidang Pengembangan SDM

                        lima orang Bidang Humas

2. Dalam melaksanakan tugas harian ketua dibantu oleh sekretaris yang secara penuh menjalankan roda POKJAWAS MADRASAH
3. POKJAWAS MADRASAH berwenang untuk membentuk kordinator untuk keperluan kegiatan  kegiatan lain
4. POKJAWAS MADRASAH berkedudukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang

BAB VII

TUGAS WEWENANG DAN RAPAT  RAPAT

Pasal 11

Musyawarah tingkat Kabupaten

1. Musyawarah tingkat Kabupaten disingkat Muskab  merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Kabupaten
2. Tugas dan wewenang muskab
1. Menetapkan program kerja POKJAWAS MADRASAH
2. Memutuskan /menetapkan keputusan masalah pelaksanaan pembelajaran di Madrasah
3. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran di madrasah secara periodik
3. Peserta Muskab, peserta muskab terdiri dari pengurus dan anggota POKJAWAS MADRASAH Kabupaten

Pasal 12

Musyawarah Kerja POKJAWAS MADRASAH Kabupaten

1.     Musyawarah kerja POKJAWAS MADRASAH disingkat mukerpok Kabupaten adalah porum tertinggi tingkat Kabupaten

2.      Tugas dan wewenang mukerpok Kabupaten

a.    Mengevaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan kerja serta menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan PENDIDIKAN DI MADRASAH

b. Membahas segala permasalahan dilapangan yang diahadapi PENDIDIKAN di MADRASAH dan memutuskan penyelesaiannya

Pasal 13

Rapat POKJAWAS MADRASAH Kabupaten

1. Memecahkan berbagai permasalahan yang telah diakomodir berdasarkan masukan-masukan dari lapangan yang harus segera diselesaikan
2. Mengevaluasi kegiatan dalam melaksanakan program dan rencana kerja
3. Mengusulkan kepada pemerintah atau pejabat yang berkaitan langsung dengan pendidikan dalam upaya meningkatkan kwalitas pelaksanaan pendidikan dilapangan untuk menyesuaikan antara kebijakan dan kebutuhan dilapangan.

BAB VIII

MASA JABATAN PENGURUS

Pasal 14

Masa Jabatan Pengurus

1. Masa jabatan Pengurus POKJAWAS MADRASAH Kabupaten Karawang adalah tiga tahun dan setelah itu mantan pengurus tersebut dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan lagi
2. Anggota Pengurus POKJAWAS MADRASAH  yang diangkat menduduki jabatan struktural secara otomatis

Pasal 15

Pemilihan Pimpinan POKJAWAS MADRASAH

1. Pemilihan  pimpinan POKJAWAS MADRASAH Kabupaten melalui pormatur
2. Pormatur terdiri dari
1. seorang ketua merangkap anggota
2. dibantu oleh beberapa anggota
3. Pengambilan keputusan pemilihan formatur dengan cara musyawarah  mupakat
4. Apabila ayat 3 tidak terpenuhi dilaksanakan melalui pemungutan suara, suara terbanyak menjadi ketua

Pasal 16

 Pergantian Pengurus Antar Waktu

Apabila terjadi kekosongan dalam keanggotaan Pengurus maka dilakukan musyawarah untuk mengangkat pengurus yang baru

BAB IX

KEUANGAN

 Pasal 17

Sumber Keuangan

1. Iuran wajib anggota
2. Sumbangan bantuan yang tidak mengikat
3. Usaha-usaha lain yang sah

Pasal 18

Iuran Wajib Anggota

Setiap Anggota wajib membayar iuran secara rutin setiap bulan  besarnya ditetapkan melalui musyawarah

.

Pasal 19

Penggunaan dana POKJAWAS MADRASAH

1. Penggunaan dana operasional POKJAWAS MADRASAH
1. Administrasi dan pembenahan Kantor POKJAWAS MADRASAH
2. Pembinaan untuk peningkatan professional Pengawas
2. Sumbangan sumbangan disesuaikan dengan kebutuhan

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

Perubahan Anggran Rumah Tangga POKJAWAS MADRASAH dilakukan berdasarkan musyawarah

Aturan Tambahan

Masa tugas Pengawas madrasah di suatu wilayah minimal tiga tahun maksimal lima tahun, kecuali ada hal  hal yang bersifat mendesak atau perlu dipertimbangkan untuk adanya perubahan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 21

1. Hal hal yang belum diatur dalam Anggran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan AD /ART melalui musyawarah
2. ART ini mulai berlaku  sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Karawang

Pada tanggal   : ………………………..

Kelompok Kerja Pengawas Madrasah

Kementerian Agama Kantor Kabupaten Karawang 
Pimpinan Sidang